Pengprov PSSI Jawa Timur berencana menggelar lokakarya untuk membahas polemik seputar pembiayaan klub sepak bola di daerah, terutama terkait larangan penggunaan dana APBD pada Kamis (11/9).
Ketua Panpel Lokakarya, Rosyid Mardani di Surabaya, Selasa, mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan berkaitan adanya Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pembiayaan sepak bola di daerah.
"Selain masalah pembiayaan klub, sejumlah persoalan lain menyangkut sepak bola Indonesia juga dibicarakan dalam lokakarya itu," katanya.
Masalah lain di antaranya format pembiayaan sepak bola di era industri, kajian komprehensif UU Sistem Keolahragaan Nasional, dan PP nomor 18 tahun 2007 tentang pedoman olahraga dari aspek pemanfaatan keuangan Daerah.
Selain itu, soal pencitraan sepak bola dan implikasi terhadap proses pembangunan di daerah, serta studi kasus penggunaan APBD untuk klub profesional Persela Lamongan.
"Kasus Persela sengaja kami angkat dalam lokakarya, karena tim ini mampu menjadi pintu investasi bagi sejumlah perusahaan nasional dan asing untuk masuk ke Lamongan," katanya.
Ketua Umum Persela yang juga Bupati Lamongan, Masfuk dijadwalkan menjadi narasumber langsung dan membeberkan secara detail pengelolaan keuangan klub kontestan Liga Super Indonesia itu.
Pembicara lain yang rencananya hadir di antaranya Ketua PSSI Jatim, Haruna Soemitro, Direktur Kompetisi Badan Liga Indonesia (BLI), Joko Driyono, Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Syaifuddin Harsoyo.
"Kami berharap, dari lokakarya ini akan muncul penjelasan yang lebih terinci dan transparan mengenai pembiayaan sepak bola, terutama adanya polemik penggunaan dana APBD," kata Haruna Soemitro.
Ia mengakui bahwa saat ini sebagian besar klub sepak bola di Jatim, baik yang divisi utama maupun Liga Super, sedang mengalami kesulitan keuangan, menyusul larangan penggunaan dana APBD.
"Sebenarnya, alokasi dana ABPD untuk sepak bola sudah dianggarkan oleh beberapa daerah, tapi mereka tidak berani mencairkan," kata Haruna menambahkan. (KapanLagi)