APBD untuk Klub Dihentikan PSSI dan BLI Harus Ikut Tanggung Jawab Dana Klub

PSSI dan Badan Liga Sepak Bola Indonesia tidak boleh lepas tangan dari masalah keuangan yang melilit klub-klub kompetisi sepak bola Djarum Liga Super Indonesia. Badan pengelola kompetisi sepak bola nasional itu harus membantu klub-klub keluar dari masalah keuangan dengan lebih proaktif membantu klub-klub mendapatkan sponsor dan, untuk jangka pendek, memberi subsidi dari dana sponsor liga bagi klub-klub tersebut.

Pengamat olahraga Fritz E Simanjuntak di Jakarta, Minggu (7/9), mengakui soal krisis keuangan klub-klub sepak bola peserta Liga Super Indonesia (LSI) akhir-akhir ini. Sebagian besar dari 18 klub peserta LSI—kompetisi sepak bola level tertinggi di Tanah Air—dipusingkan masalah keuangan setelah bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini menghidupi mereka dihentikan.

”Aturan PSSI selama ini mempersulit klub-klub cari sponsor. Aturan mereka membuat klub-klub tidak punya akses ke sponsor,” kata Fritz. ”Ketika klub-klub kesulitan keuangan, PSSI atau BLI (Badan Liga Sepak Bola Indonesia) harus meningkatkan subsidi dari kontrak sponsor liga dan membantu mencarikan sponsor untuk klub-klub.”

Musim ini BLI mengikat kontrak sponsor LSI dengan perusahaan rokok Djarum senilai Rp 30 miliar. Dengan kesepakatan kontrak itu, kompetisi LSI musim ini menggunakan label sponsor tersebut.

Direktur Kompetisi BLI Joko Driyono mengatakan, musim ini tidak ada lagi subsidi bagi klub- klub, berbeda dari musim-musim sebelumnya. Subsidi tak ada karena BLI telah memberi ruang lebih longgar kepada klub-klub untuk menjaring sponsor.

”BLI mengurangi papan iklan di setiap laga dari 24 buah musim lalu menjadi 15 buah musim ini. Logo sponsor liga, yang musim lalu wajib dipasang di dada kostum pemain, kini kami hapuskan. Diharapkan, tempat-tempat itu bisa dijual klub-klub untuk mendapatkan sponsor,” ujar Joko.

Ia menambahkan, BLI tak ikut membantu klub-klub menjaring sponsor karena klub-klub tersebut dianggap mampu mencari sponsor sendiri. Namun, hal itu disanggah pengelola Persija Jakarta, yang musim ini ditangani manajemen PT Persija Jaya.

Direktur PT Persija Jaya Bambang Sucipto mengungkapkan, klub-klub tidak mudah menjaring sponsor karena berbagai faktor di luar jangkauan klub-klub. Beberapa contohnya adalah kasus tak keluarnya izin Kepolisian Daerah Metro Jakarta bagi Persija untuk bertanding di Gelora Bung Karno, berubahnya jadwal kompetisi, dan kerusuhan di sejumlah laga sepak bola Tanah Air.

Menurut Fritz, kelonggaran yang diberikan BLI tidak berarti banyak karena klub-klub dilarang menggandeng perusahaan berproduk sama dengan sponsor BLI. ”Aturan itu tidak memberi akses luas klub-klub kepada sponsor,” ujar Fritz.

Sulitnya menjaring sponsor itu mendorong klub-klub LSI tetap bergantung pada APBD. Persija, misalnya, tengah menantikan kucuran APBD DKI Jakarta Rp 20 miliar. Menurut Bambang Sucipto, dana itu telah disetujui DPRD DKI dan tinggal menunggu tanda tangan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Joko menyebutkan, klub lain yang juga masih menunggu kucuran APBD adalah Persitara Jakarta Utara, Persik Kediri, dan Deltras Sidoarjo.

Masalah keuangan klub-klub sepak bola Indonesia muncul setelah tahun lalu Departemen Dalam Negeri mengingatkan adanya penyelewengan klub dalam menggunakan dana APBD. Penyelewengan terjadi karena dana APBD dikucurkan langsung ke klub-klub secara terus-menerus.

Tidak layak dijual

Kesulitan menjaring sponsor, kata Fritz, karena secara umum sepak bola di Tanah Air tidak layak dijual kepada sponsor, terkait dengan citra buruknya akhir- akhir ini. ”Dua hal yang dipikirkan perusahaan untuk menjadi sponsor adalah dampak kerja sama sponsorship itu bagi citra dan penjualan produk mereka,” tuturnya.

Bambang Sucipto membenarkan, seringnya kerusuhan di kancah sepak bola nasional menghalangi pihak swasta untuk menjadi sponsor klubnya.

Hal ini dibenarkan oleh Joko Driyono yang mengatakan bahwa banyak pihak swasta enggan menjadi sponsor karena citra sepak bola nasional yang dinilai negatif. ”Kompetisi ini butuh endurance (daya tahan). Musim depan kami perketat standar kompetisi sehingga hanya klub yang benar-benar qualified yang ikut kompetisi,” katanya.

Liga Super Indonesia musim ini diikuti 18 klub dengan sistem kompetisi penuh dalam format laga kandang dan tandang. Dari 18 klub itu, hanya empat klub yang didanai swasta, yaitu Arema Malang, Pelita Jaya, PKT Bontang, dan PSMS Medan. Klub-klub lain adalah bekas klub perserikatan yang biasa mengandalkan dana APBD.(Kompas)